Jadi TKI Kiat Rakyat Hadapi Kemiskinan

Negara ini ada untuk mensejahterakan rakyat. Ini secara jelas disebutkan dalam UUD 1945, pasal 34 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Dan sebagai negara yang telah menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB, maka Indonesia berkewajiban melindungi, menghargai dan memenuhi hak-hak warganya atau hak-hak rakyatnya. Hak-hak rakyat ini terkait dengan hak ekonomi, sosial, budaya, sosial dan politik.
Artinya, bukanlah merupakan kebaikan, jika negara berusaha mensejahterakan rakyatnya. Itu sudah menjadi kewajiban negara terhadap rakyatnya. Maka jika rakyat mengalami kemiskinan, kebodohan dan keteringgalan, maka yang paling bertanggungjwab atas ini dan mestinya melakukan usaha penanggulangannya adalah negara.
Selain itu, pada 8 September 2000, 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia menyepakati “Millenium Development Goals” (MGDs), yaitu target-target pembangunan di era milinium. Diantara isi kesepakatan ini adalah bahwa maksimal pada th. 2015, pembangunan negara harus dapat mencapai hal-hal berikut: Mengentaskan kemiskinan dan kelaparan mutlak, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi ketimpangan gender dan pendidikan paling lambat pada tahun 2005 untuk tingkat dasar dan menengah, dan pada tahun 2015 untuk seluruh tingkatan, dan target-target lainnya.
Kenyataannya, rakyat khususnya masyarakat lapisan bawah sekarang ini banyak yang mengalami kemiskinan, bahkan kemiskinan akut. Di mana lapangan kerja adalah barang langka, dunia usaha-khususnya dalam sekala kecil dan menengah- juga mengalami persoalan yang tidak mudah dipecahkan. Akses ke sumber-sumber strategis hanya dimiliki segelintir orang dan satu dua pihak saja. Sementara rakyat kebanyakan hidup dalam kondisi pas-pasan. Tentu untuk tidak menyatakannya tidak berdaya sama sekali. Dalam menghadapi ini negara malah terlihat pesimis. Ini disampaikan oleh Menteri Nakertrans Erman Suparno beberapa waktu lalu,” Angka pengangguran 10,9 juta tahun ini tidak dapat diturunkan. Target pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran sebesar 5,1 persen hingga tahun 2009 tak akan terpenuhi, karena lapangan kerjanya terbatas, bahkan tidak ada. Belum lagi tambahan tenaga kerja terdidik hingga 1,5-2 juta.” Angka pengangguran yang tinggi tersebut mencapai 14 % dari angka penggangguran dunia yang mencapai 74 juta jiwa.
Di tengah tingginya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia inilah, maka menjadi buruh migran (TKI, red. ) adalah salah satu alternatif yang dipilih sebagian angkatan kerja kita. Disamping fenomena keluarga miskin yang terus bertambah akibat krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi di Indonesia saat ini, maka mau tidak mau, secara alami mereka akan berusaha untuk menyerbu pusat-pusat aktifitas perekonomian sebagai solusi untuk keluar dari himpitan kemiskinan yang menimpa mereka. Namun nada pesimis itu tidak terjadi di sebagian rakyat kita. Setelah sektor formal terbatas, menjadi TKI adalah satu upaya. Pesimisme pemerintah adalah bukti kegamangan atas ketidakmampuan menata ekonomi negeri ini. Angka penggangguran yang tinggi seperti yang disebutkan adalah konkretnya, betapa terbatasnya lapangan pekerjaan di negeri ini.
Sebagai solusi yang dipilih sebagian rakyat kita, dalam catatan Depnakertrans, buruh migran Indoesia resminya mencapai 400.000 jiwa, dan yang tak resminya bisa mencapai beberapakali lipatnya, tengah berada di luar negeri. Jalan berliku yang dihadapi buruh migran Indonesia mengejar hujan emas di negri orang menguras perhatian. Baik dari proses perekrutan, karantina, penempatan, perlindungannya dan proses kembali ke tanah air. Mungkin cerita tentang buruh migran sudah banyak dikedepankan. Baik cerita sukses maupun buram.
Dalam benak para buruh migran hanya satu, mereka ingin mengubah nasib. Alasan ekonomi, kerap lebih dominan. Himpitan ekonomi yang tak berkesudahan membuat mereka, diantaranya, memilih menjadi buruh migran. Mereka tahu bahwa itu seperti berjudi. Bertaruh dengan penuh harapan karena di negeri seberang berharap hidup akan berubah, bisa bayar utang, membantu keluarga, bikin rumah atau jika masih lebih untuk modal usaha. Pasrah, karena sebenarnya tak tahu harus kemana. Mengapa mesti keluar negeri? Seolah negeri ini tak ada lagi tempat berpijak, tak tahu apa yang akan mereka kerjakan dan nasib apa yang akan menimpa.
Dengan alasan itulah kemudian Blakasuta memilih untuk menampilkan wajah buruh migran di Marga Mulya Indramayu. Disamping juga di sana berdiri radio Komunitas Serra FM.
Perlindungan Negara Masih Lemah
Ironinya pemerintah atau negara bukan saja tidak menjamin kesejahteraan rakyatnya, tetapi negara juga lemah dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Kasus Watem misalnya. Baru-baru ini, sejumlah aparat Kab. Indramayu blingsatan. Perempuan asal Bongas Indramayu itu, berangkat ke Arab Saudi untuk mengubah nasib ternyata pergi hanya untuk mengantar nyawa. Tiga hari setelah tiba di Arab Saudi untuk bekerja, setidaknya menurut dokumen kematianya, ia meninggal. Belum jelas karena bunuh diri, dibunuh atau terbunuh. Hingga tulisan ini dicetak belum ada kabarnya.
”Saya diberitahu oleh salah satu temannya Watem. Bahwa dia telah meninggal,” tutur Ralim, sepupu Watem, “Dengan suaminya, kami mengecek kembali. Berita itu ternyata benar. Beberapa hari kemudian, datanglah surat pemberitahuan majikannya.”
Ketika dikonfirmasikan kepada pihak PJTKI, surat itu malah dianggap surat kaleng. Kemudian disusul dengan surat pemberitahuan majikannya. Barulah pihak PJTKI percaya. Namun upaya pemulangannya awalnya agak berbelit. Untunglah dibantu Pak Toni Gunawan dari Deplu, akhirnya Watem bisa dipulangkan. Watem sendiri meninggal lebih dari tiga bulan sebelum keluarganya tahu. Hal itu terjadi karena identitas Watem diubah oleh sponsornya ( sebutan untuk calo perekrut, red.).
Kasus Watem merupakan bukti betapa lemahnya perlindungan negara terhadap warganya yang bekerja di luar negeri. Soal penempatan misalnya, semuanya diserahkan kepada PJTKI, negara tak mengatur apakah calon majikan itu layak atau tidak. Tentang identitas, betapa mudahnya mengubah identitas di negeri ini. Padahal resikonya besar. Lambatnya pemberitahuan meninggalnya Watem karena identitasnya telah berubah menjadi perempuan asal Sukabumi.
“Kami tidak tahu menahu soal keberangkatan Watem,” jelas Pak Kartama, Kuwu Marga Mulya, ”Para sponsor biasanya tak mau berurusan dengan aparat desa karena semua yang berangkat harus sesuai prosedur. Soal umur misalnya.”
Nampaknya dikalangan sponsor nakal mengubah identitas entah dengan alasan apapun sangat mudah dilakukan. Sepertinya sudah ada jaringan tertentu yang menyediakan layanan pemalsuan identitas ini. Makanya jika mereka menemukan hambatan di desa seperti yang dipimpin oleh Pak Kuwu Kartama ini mereka mencari upaya. Negara mesti melakukan sesuatu langkah agar proses pengubahan identitas ini bisa diminimal sedikit mungkin. misalnya dengan menyediakan sistem satu identitas abadi tingkat nasional.
Perlindungan terhadap TKI yang tidak digaji juga masih lemah. Tentu untuk tidak mengatakannya tidak ada sama sekali. Seperti yang dialami oleh Sn (27th) yang berangkat ke Arab Saudi, yang sempat berpindah majikan. Di majikan yang kedua, walaupun mendapat perlakuan baik dan kesehatannya diperiksa rutin tiap bulan, namun gajinya selama 2,7 tahun tidak dibayar. Modusnya seolah gaji sudah di bayar, ketika mau pulang ke tanah air, gaji malah ditahan majikan.
Tindakan pemerintah kepada PJTKI yang menelantarkan calon TKI juga tidak tegas. Seperti yang dialami Wst (30), hampir 7 bulan di penampungan bukannya mendapatkan latihan kerja malah seperti di penjara. Ia pun dipungut biaya oleh sponsor Rp 700.000 tanpa penjelasan peruntukannya. Di tempat kerja, meski majikannya baik, kerjanya terus-menerus, kadang tidak ada waktu istirahat.
Perlindungan TKI yang dianiaya juga dinilai masih lemah. Seperti yang dialami Nrs (28 th) , ia sering dianiaya majikan, terutama ketika majikannya ada masalah. Gajinya juga tidak dibayar. Karena tidak tahan, ia mengadu ke kedutaan, kemudian bisa pulang. Tetapi soal penganiayaan dan gajinya yang tidak dibayar, tidak ada yang menyelesaikan .
Negara Tak Mampu, Rakyat Jadi Korban
Padahal baik Wtm, Sn, Wst dan Nrs adalah segelintir dari ribuan TKI kita yang terpaksa bekerja di luar negeri. Ketika negara tak mampu menyediakan penghidupan layak, mereka berkorban menghasilkan devisa. Walaupun dijuluki pahlawan devisa, perjuangan mereka tak diberi penghargaan yang layak, seperti perlindungan hukum dan hak-hak mereka.
Kisah di atas jelas menunjukkan bahwa rakyat jadi korban. Padahal negara yang dibiayai oleh pajak, retribusi dan penghasilan lainya dibentuk untuk melindungi warganya. Belum lagi devisa yang dihasilkan oleh keberangkatan ribuan TKI.
Berangkatnya Wtm, Sn, Wst dan Nrs tidak hanya sekedar memperjuangkan kehidupan pribadi dan keluarga, tetapi juga bagian perjuangan meringankan beban negara. Semanis-manisnya bekerja di luar negeri, tetaplah penuh resiko. Menjadi TKI, bagi yang sudah berkeluarga, berarti meninggalkan suami, anak-anak dan orang-orang tercinta. Tidak sedikit keluarga TKI yang berantakan. Seperti, suami kawin lagi dan anak–anak yang tidak terurus.
Dikatakan oleh Wst, “ Saya tak mau kembali jadi TKI. Biarlah hidup seadanya. Anak-anak sangat membutuhkan saya. Saya gak tega ninggalin mereka.” Wst merasa sangat bersalah ketika jadi TKI. Tiga tahun dia meninggalkan keluarga, walau diurus suami dan orangtuanya, kondisi anak-anaknya menyedihkan dan tidak terurus ketika Wst kembali ke kampungnya.
Mereka Yang Kreatif Sepulang Jadi TKI
Ketika pulang jadi TKI, bagaimana menyiasati kehidupan selanjutnya, ini perlu keseriusan. Kreatif sepulang jadi TKI memang tidak mudah, karena tidak semua orang bisa menggunakan uang yang ada untuk keperluan usaha. Memang paling mudah dengan membeli sawah. Karena alasan utama menjadi TKI adalah ekonomi, membuat hidup lebih baik, untuk bayar utang dan sisanya bisa dijadikan modal. Tapi tidak semua TKI bisa melakukannya. Terlepas dari banyaknya nasib TKI yang kurang beruntung, ada baiknya kita menengok mereka yang kreatif dan berhasil melanjutkan hidup setelah menjadi TKI. Mereka ini pribadi-pribadi tegar, mengingat desa Marga Mulya merupakan daerah pertanian tradisional dan terletak jauh dari jalan utama Kabupaten Indramayu (sekitar 6-7 KM), dimana membuka usaha bukan perkerjaan mudah.
Seperti yang dilakukan oleh Tarkim (39th) mantan TKI Taiwan. Ia bekerja di sebuah pabrik pelek mobil sepanjang tahun 1998-2001, dengan gaji mencapai Rp 4.800.000 per bulan. Meski ketika berangkat dia harus mengeluarkan uang hampir 25 juta rupiah, namun ketika pulang dari Taiwan, dengan tabungannya dia membuka usaha dealer motor, membeli sawah dan rumah. Modal awal usaha dealernya sekitar 75 juta rupiah. Tempatnya strategis, di persimpangan utama desa Marga Mulya, dengan omzet mencapai 3 juta rupiah per bulan.
” Ini kan desa kecil, Mas. Awalnya berat juga memulai usaha ini. Apalagi modalnya cukup besar,” kata Tarkim. ” Segala kerja keras saya selama di Taiwan tak akan saya sia-siakan. Apalagi saya sempat mengalami kecelakaan yang mengenai tangan saya,” lanjutnya, sambil memperlihatkan bekas luka di tangannya, berupa bekas jahitan sepanjang 15 cm.
Rafiah (32 th), ibu dua anak, pernah menjadi TKI di Abu Dhabi selama 2 tahun 4 bulan. Ia bekerja sebagai PRT, dengan gaji sekitar 1,3 juta per bulan. Semua hasil kerjanya ia kirimkan ke kampung dengan jumlah sebesar Rp 36 juta. Sepulangnya ke tanah air, uang kirimannya tersisa di rekening keluarganya sebesar Rp 24 juta. Uang itu ia belanjakan untuk rehab rumah, perabotan, dan investasi dengan membeli sawah, sisanya ditabung. Dari tabungan itu, sebanyak Rp 500 ribu digunakan modal dagang mie ayam untuk membantu pekerjaan suaminya selain bertani. ” Dengan dagang mie ayam saya bisa membantu suami, lumayan ada penghasilan tambahan. Uang tabungan tidak diambil terus. Bisa untuk sekolah anak-anak nanti,” kata Rafiah. Dengan berjualan mie ayam di rumahnya, yang kebetulan di pinggir jalan, dia bisa meraup keuntungan Rp. 40-50 ribu perhari, bahkan kadang lebih.
Ummi Hani (40 th), jadi TKI selama 2 tahun 4 bulan di Arab Saudi. Sepulangnya dari Saudi, dia memiliki tabungan Rp. 37 juta. Uang itu ia gunakan selain untuk bayar hutang ke sponsor sebesar Rp. 2,5 juta, ia gunakan juga untuk memperbaiki rumah sebesar Rp. 16 Juta. Dan untuk usaha produktif ia investasikan Rp. 10 juta untuk mengembangkan warung. ”Dari usaha warungan ini, selain untuk biaya hidup sehari-hari saya juga bisa nabung minimal Rp 300 ribu per bulan, ” ungkap Ummi Hani.
Tarkim, Rafiah dan Ummi Hani adalah contoh pribadi-pribadi kreatif. Sayangnya, jumlah mereka yang kreatif ini tidaklah banyak, apalagi mereka yang mantan TKI. Hasil pengamatan Blakasuta di Marga Mulya, menuunjukkan bahwa kebanyakan mantan TKI masih ingin berkeja di luar negeri kembali. Atau paling tidak mengidolakan kerja di sana. Ini karena dunia usaha di negeri sendiri memang sulit. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah hendaknya, tidak hanya memberi tawaran untuk bekerja ke luar negeri, tetapi juga menyiapkan apa yang mereka lakukan setelah pulang. Bukankah pelatihan ketrampilan tertentu, kewirausahaan dan pinjaman modal usaha, sesuatu yang tidak pernah dilakukan pemerintah secara serius? Khususnya setelah mereka tidak lagi menjadi TKI. Lagi-lagi rakyat harus kreatif sendiri ditengah ketidakmampuan negara menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Usaha-Usaha Lainnya
Di tengah kesulitan ekonomi yang ada, menjadi TKI adalah sebuah pilihan hidup. Di luar itu, tentu saja ada usaha-usaha lain yang yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengembangkan perekenomiannya. Di desa Marga Mulya yang perekonomiannya masih berbasis pertanian, dan jauh dari perkotaan, ternyata terdapat benih-benih pengembangan ekonomi dan dunia usaha.
Diantaranya, adalah apa yang dikerjakan Waram (34 tahun), pengusaha Organ Tunggal ”Kawaca Nada”, yang cukup terkenal di Marga Mulya, Bongas. Pada th. 2001, dia mendirikan grup organnya dengan bermodal hobi dan uang sebesar Rp. 25 juta. Dengan ketekeunannya dan ditopang tim yang solid sekarang dia memiliki 10 unit organ. Kini anggota personilnya mencapai 25 orang. Untuk sekali manggung grupnya dibayar 6-7. Dalam hal ini, Waram bukan hanya berhasil untuk dirinya tetapi membuka lapangan kerja bagi orang lain.
Casban (32th), salah satu diantara anak muda yang kreatif. Di usianya yang relatif muda, ia memiliki empat usaha sekaligus: dealer/showroom motor, warung sembako lengkap, bengkel motor dan rental mobil. Berbagai pekerjaan sebelumnya dia lakoni, dari mulai jualan mainan anak, kuli angkut pasir, sampai tukang ojeg. Dengan prinsip bagaimana memperkuat diri sambil memberdayakan orang lain, pada th 1995 dia mulai membuka warung dengan modal awal Rp 1,8 juta. Dan pada th. 2003 ia membuka showroom motor dengan modal hasil pinjaman sebesar Rp 50 juta. Kini usahanya terus berkembang, omzetnya mencapai Rp. 14 juta dengan penjualan minimal 20 unit sepeda motor perbulan.
Mengenai prinsip usaha, menurutnya: ” Yang penting bagaimana kita memelihara mediator-mediator untuk memasarkan motornya dengan baik, manajemen keuangan yang ketat, dan jeli membaca kemauan pasar. ” Gaya hidup sederhana dan jauh dari konsumerisme adalah salah kunci sukses yang lainnya. Dengan usahanya yang berhasil, dia tak pernah berpikir untuk bekerja ke luar negeri.
Usaha lainnya yang dikembangkan warga Marga Mulya adalah usaha penggilingan padi (hueleran). Sebaaimana yang dilakukan H.Masto (52 tahun). Dengan uang Rp 400 ribu hasil ngenek, pada th 1993 ia membuka toko material. Setelah mulai tokonya berkembang, pada th. 2000 ia membuka pengilingan padi. Sekarang ini omzet bulananya mencapai minimal Rp. 10 juta. Mengenai kunci suksesnya dalam berusaha ia menyatakan bahwa, “Yang penting orang mau bekerja keras, jangan malu, dan jangan andalkan ijazah.” Mengenai bagaimana cara pandangnya terhadap orang lain ia menyatakan bahwa, “Kita harus mau mulai dari bawah. Orang dinilai dari prestasi kerjanya. Soal kedudukan itu mengikuti, kalau prestasi bagus maka akan dingkat sesuai dengan keahlian dan kerja kerasnya,” .
Rental organ, warung sembako, dealer motor dan hueler, adalah usaha-usaha yang dilakukan rakyat untuk keluar dari persoalan ekonominya. Dengan segala kemandirian, rakyat berdiri di atas kaki sendiri. Bebebrapa berhasil, tetapi tidak sedikit pula yang jatuh bangun. Orang-orang seperti Waram, Casban, dan H.Masto dalam kapasistasnya layak disebut pelopor, membuka penghidupan orang lain, yang jelas tidak membebani negara, bahkan meringankannya. Sebaiknya pemerintah tidak hanya bisa membiarkan rakyat berbondong-bondong keluar negeri dengan tanpa perlindungan, tetapi juga memperkuat perjuangan orang-orang seperti Casban, Waram dan H.Masto untuk berdikiari di atas kemampuan sendiri. Jangan sampai karena pemerintah abai lalu rakyat yang tergadai.

Sumber : Jadi TKI Kiat Rakyat Hadapi Kemiskinan

LAYAR KEISYAFAN

Sepi benar senja ini Bayunya semilir, menganak ombak kecil Jalur ufuk pula mengemas terang Kapal dan layar terkapar Mengapa nantikan senja Barukan terdetik, pulang ke pengkalan Gusar malam menghampiri Ku tewas di lautan Tuhan layarkanku ke arah cintaMu Tuntuniku menggapai redhaMu Rimbunan kasihMu ku berteduh KepadaMu ya Tuhan Berikan secebis keinsafan Bekalan sepanjang perjalanan Mencari ketenangan Biar Kau menjadi saksi Tulus tangisku kala dini hari Kesempatan yang hanya sebentar Moga keikhlasanku terlakar Berikanlah ku hidayah Agar dikuatkan iman yang lemah Moga diberkati hidup ini Menuju bahagia yang kekal abadi PadaMu Tuhan Kan kuserahkan cinta kepadaMu Harapanku moga dikurniakan Manisnya iman berpanjangan Moga lautan hilang gelora Salingan :: Sabtu pagi main futsal di extreme park. Dah pindah tempat baru. Gambar-gambar akan di'upload' di

Jadi TKI Kiat Rakyat Hadapi Kemiskinan

egara ini ada untuk mensejahterakan rakyat. Ini secara jelas disebutkan dalam UUD 1945, pasal 34 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Dan sebagai negara yang telah menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB, maka Indonesia berkewajiban melindungi, menghargai dan memenuhi hak-hak warganya atau hak-hak rakyatnya. Hak-hak rakyat ini terkait dengan hak ekonomi, sosial, budaya, sosial dan politik.
Artinya, bukanlah merupakan kebaikan, jika negara berusaha mensejahterakan rakyatnya. Itu sudah menjadi kewajiban negara terhadap rakyatnya. Maka jika rakyat mengalami kemiskinan, kebodohan dan keteringgalan, maka yang paling bertanggungjwab atas ini dan mestinya melakukan usaha penanggulangannya adalah negara.
Selain itu, pada 8 September 2000, 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia menyepakati “Millenium Development Goals” (MGDs), yaitu target-target pembangunan di era milinium. Diantara isi kesepakatan ini adalah bahwa maksimal pada th. 2015, pembangunan negara harus dapat mencapai hal-hal berikut: Mengentaskan kemiskinan dan kelaparan mutlak, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi ketimpangan gender dan pendidikan paling lambat pada tahun 2005 untuk tingkat dasar dan menengah, dan pada tahun 2015 untuk seluruh tingkatan, dan target-target lainnya.
Kenyataannya, rakyat khususnya masyarakat lapisan bawah sekarang ini banyak yang mengalami kemiskinan, bahkan kemiskinan akut. Di mana lapangan kerja adalah barang langka, dunia usaha-khususnya dalam sekala kecil dan menengah- juga mengalami persoalan yang tidak mudah dipecahkan. Akses ke sumber-sumber strategis hanya dimiliki segelintir orang dan satu dua pihak saja. Sementara rakyat kebanyakan hidup dalam kondisi pas-pasan. Tentu untuk tidak menyatakannya tidak berdaya sama sekali. Dalam menghadapi ini negara malah terlihat pesimis. Ini disampaikan oleh Menteri Nakertrans Erman Suparno beberapa waktu lalu,” Angka pengangguran 10,9 juta tahun ini tidak dapat diturunkan. Target pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran sebesar 5,1 persen hingga tahun 2009 tak akan terpenuhi, karena lapangan kerjanya terbatas, bahkan tidak ada. Belum lagi tambahan tenaga kerja terdidik hingga 1,5-2 juta.” Angka pengangguran yang tinggi tersebut mencapai 14 % dari angka penggangguran dunia yang mencapai 74 juta jiwa.
Di tengah tingginya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia inilah, maka menjadi buruh migran (TKI, red. ) adalah salah satu alternatif yang dipilih sebagian angkatan kerja kita. Disamping fenomena keluarga miskin yang terus bertambah akibat krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi di Indonesia saat ini, maka mau tidak mau, secara alami mereka akan berusaha untuk menyerbu pusat-pusat aktifitas perekonomian sebagai solusi untuk keluar dari himpitan kemiskinan yang menimpa mereka. Namun nada pesimis itu tidak terjadi di sebagian rakyat kita. Setelah sektor formal terbatas, menjadi TKI adalah satu upaya. Pesimisme pemerintah adalah bukti kegamangan atas ketidakmampuan menata ekonomi negeri ini. Angka penggangguran yang tinggi seperti yang disebutkan adalah konkretnya, betapa terbatasnya lapangan pekerjaan di negeri ini.
Sebagai solusi yang dipilih sebagian rakyat kita, dalam catatan Depnakertrans, buruh migran Indoesia resminya mencapai 400.000 jiwa, dan yang tak resminya bisa mencapai beberapakali lipatnya, tengah berada di luar negeri. Jalan berliku yang dihadapi buruh migran Indonesia mengejar hujan emas di negri orang menguras perhatian. Baik dari proses perekrutan, karantina, penempatan, perlindungannya dan proses kembali ke tanah air. Mungkin cerita tentang buruh migran sudah banyak dikedepankan. Baik cerita sukses maupun buram.
Dalam benak para buruh migran hanya satu, mereka ingin mengubah nasib. Alasan ekonomi, kerap lebih dominan. Himpitan ekonomi yang tak berkesudahan membuat mereka, diantaranya, memilih menjadi buruh migran. Mereka tahu bahwa itu seperti berjudi. Bertaruh dengan penuh harapan karena di negeri seberang berharap hidup akan berubah, bisa bayar utang, membantu keluarga, bikin rumah atau jika masih lebih untuk modal usaha. Pasrah, karena sebenarnya tak tahu harus kemana. Mengapa mesti keluar negeri? Seolah negeri ini tak ada lagi tempat berpijak, tak tahu apa yang akan mereka kerjakan dan nasib apa yang akan menimpa.
Dengan alasan itulah kemudian Blakasuta memilih untuk menampilkan wajah buruh migran di Marga Mulya Indramayu. Disamping juga di sana berdiri radio Komunitas Serra FM.
Perlindungan Negara Masih Lemah
Ironinya pemerintah atau negara bukan saja tidak menjamin kesejahteraan rakyatnya, tetapi negara juga lemah dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Kasus Watem misalnya. Baru-baru ini, sejumlah aparat Kab. Indramayu blingsatan. Perempuan asal Bongas Indramayu itu, berangkat ke Arab Saudi untuk mengubah nasib ternyata pergi hanya untuk mengantar nyawa. Tiga hari setelah tiba di Arab Saudi untuk bekerja, setidaknya menurut dokumen kematianya, ia meninggal. Belum jelas karena bunuh diri, dibunuh atau terbunuh. Hingga tulisan ini dicetak belum ada kabarnya.
”Saya diberitahu oleh salah satu temannya Watem. Bahwa dia telah meninggal,” tutur Ralim, sepupu Watem, “Dengan suaminya, kami mengecek kembali. Berita itu ternyata benar. Beberapa hari kemudian, datanglah surat pemberitahuan majikannya.”
Ketika dikonfirmasikan kepada pihak PJTKI, surat itu malah dianggap surat kaleng. Kemudian disusul dengan surat pemberitahuan majikannya. Barulah pihak PJTKI percaya. Namun upaya pemulangannya awalnya agak berbelit. Untunglah dibantu Pak Toni Gunawan dari Deplu, akhirnya Watem bisa dipulangkan. Watem sendiri meninggal lebih dari tiga bulan sebelum keluarganya tahu. Hal itu terjadi karena identitas Watem diubah oleh sponsornya ( sebutan untuk calo perekrut, red.).
Kasus Watem merupakan bukti betapa lemahnya perlindungan negara terhadap warganya yang bekerja di luar negeri. Soal penempatan misalnya, semuanya diserahkan kepada PJTKI, negara tak mengatur apakah calon majikan itu layak atau tidak. Tentang identitas, betapa mudahnya mengubah identitas di negeri ini. Padahal resikonya besar. Lambatnya pemberitahuan meninggalnya Watem karena identitasnya telah berubah menjadi perempuan asal Sukabumi.
“Kami tidak tahu menahu soal keberangkatan Watem,” jelas Pak Kartama, Kuwu Marga Mulya, ”Para sponsor biasanya tak mau berurusan dengan aparat desa karena semua yang berangkat harus sesuai prosedur. Soal umur misalnya.”
Nampaknya dikalangan sponsor nakal mengubah identitas entah dengan alasan apapun sangat mudah dilakukan. Sepertinya sudah ada jaringan tertentu yang menyediakan layanan pemalsuan identitas ini. Makanya jika mereka menemukan hambatan di desa seperti yang dipimpin oleh Pak Kuwu Kartama ini mereka mencari upaya. Negara mesti melakukan sesuatu langkah agar proses pengubahan identitas ini bisa diminimal sedikit mungkin. misalnya dengan menyediakan sistem satu identitas abadi tingkat nasional.
Perlindungan terhadap TKI yang tidak digaji juga masih lemah. Tentu untuk tidak mengatakannya tidak ada sama sekali. Seperti yang dialami oleh Sn (27th) yang berangkat ke Arab Saudi, yang sempat berpindah majikan. Di majikan yang kedua, walaupun mendapat perlakuan baik dan kesehatannya diperiksa rutin tiap bulan, namun gajinya selama 2,7 tahun tidak dibayar. Modusnya seolah gaji sudah di bayar, ketika mau pulang ke tanah air, gaji malah ditahan majikan.
Tindakan pemerintah kepada PJTKI yang menelantarkan calon TKI juga tidak tegas. Seperti yang dialami Wst (30), hampir 7 bulan di penampungan bukannya mendapatkan latihan kerja malah seperti di penjara. Ia pun dipungut biaya oleh sponsor Rp 700.000 tanpa penjelasan peruntukannya. Di tempat kerja, meski majikannya baik, kerjanya terus-menerus, kadang tidak ada waktu istirahat.
Perlindungan TKI yang dianiaya juga dinilai masih lemah. Seperti yang dialami Nrs (28 th) , ia sering dianiaya majikan, terutama ketika majikannya ada masalah. Gajinya juga tidak dibayar. Karena tidak tahan, ia mengadu ke kedutaan, kemudian bisa pulang. Tetapi soal penganiayaan dan gajinya yang tidak dibayar, tidak ada yang menyelesaikan .
Negara Tak Mampu, Rakyat Jadi Korban
Padahal baik Wtm, Sn, Wst dan Nrs adalah segelintir dari ribuan TKI kita yang terpaksa bekerja di luar negeri. Ketika negara tak mampu menyediakan penghidupan layak, mereka berkorban menghasilkan devisa. Walaupun dijuluki pahlawan devisa, perjuangan mereka tak diberi penghargaan yang layak, seperti perlindungan hukum dan hak-hak mereka.
Kisah di atas jelas menunjukkan bahwa rakyat jadi korban. Padahal negara yang dibiayai oleh pajak, retribusi dan penghasilan lainya dibentuk untuk melindungi warganya. Belum lagi devisa yang dihasilkan oleh keberangkatan ribuan TKI.
Berangkatnya Wtm, Sn, Wst dan Nrs tidak hanya sekedar memperjuangkan kehidupan pribadi dan keluarga, tetapi juga bagian perjuangan meringankan beban negara. Semanis-manisnya bekerja di luar negeri, tetaplah penuh resiko. Menjadi TKI, bagi yang sudah berkeluarga, berarti meninggalkan suami, anak-anak dan orang-orang tercinta. Tidak sedikit keluarga TKI yang berantakan. Seperti, suami kawin lagi dan anak–anak yang tidak terurus.
Dikatakan oleh Wst, “ Saya tak mau kembali jadi TKI. Biarlah hidup seadanya. Anak-anak sangat membutuhkan saya. Saya gak tega ninggalin mereka.” Wst merasa sangat bersalah ketika jadi TKI. Tiga tahun dia meninggalkan keluarga, walau diurus suami dan orangtuanya, kondisi anak-anaknya menyedihkan dan tidak terurus ketika Wst kembali ke kampungnya.
Mereka Yang Kreatif Sepulang Jadi TKI
Ketika pulang jadi TKI, bagaimana menyiasati kehidupan selanjutnya, ini perlu keseriusan. Kreatif sepulang jadi TKI memang tidak mudah, karena tidak semua orang bisa menggunakan uang yang ada untuk keperluan usaha. Memang paling mudah dengan membeli sawah. Karena alasan utama menjadi TKI adalah ekonomi, membuat hidup lebih baik, untuk bayar utang dan sisanya bisa dijadikan modal. Tapi tidak semua TKI bisa melakukannya. Terlepas dari banyaknya nasib TKI yang kurang beruntung, ada baiknya kita menengok mereka yang kreatif dan berhasil melanjutkan hidup setelah menjadi TKI. Mereka ini pribadi-pribadi tegar, mengingat desa Marga Mulya merupakan daerah pertanian tradisional dan terletak jauh dari jalan utama Kabupaten Indramayu (sekitar 6-7 KM), dimana membuka usaha bukan perkerjaan mudah.
Seperti yang dilakukan oleh Tarkim (39th) mantan TKI Taiwan. Ia bekerja di sebuah pabrik pelek mobil sepanjang tahun 1998-2001, dengan gaji mencapai Rp 4.800.000 per bulan. Meski ketika berangkat dia harus mengeluarkan uang hampir 25 juta rupiah, namun ketika pulang dari Taiwan, dengan tabungannya dia membuka usaha dealer motor, membeli sawah dan rumah. Modal awal usaha dealernya sekitar 75 juta rupiah. Tempatnya strategis, di persimpangan utama desa Marga Mulya, dengan omzet mencapai 3 juta rupiah per bulan.
” Ini kan desa kecil, Mas. Awalnya berat juga memulai usaha ini. Apalagi modalnya cukup besar,” kata Tarkim. ” Segala kerja keras saya selama di Taiwan tak akan saya sia-siakan. Apalagi saya sempat mengalami kecelakaan yang mengenai tangan saya,” lanjutnya, sambil memperlihatkan bekas luka di tangannya, berupa bekas jahitan sepanjang 15 cm.
Rafiah (32 th), ibu dua anak, pernah menjadi TKI di Abu Dhabi selama 2 tahun 4 bulan. Ia bekerja sebagai PRT, dengan gaji sekitar 1,3 juta per bulan. Semua hasil kerjanya ia kirimkan ke kampung dengan jumlah sebesar Rp 36 juta. Sepulangnya ke tanah air, uang kirimannya tersisa di rekening keluarganya sebesar Rp 24 juta. Uang itu ia belanjakan untuk rehab rumah, perabotan, dan investasi dengan membeli sawah, sisanya ditabung. Dari tabungan itu, sebanyak Rp 500 ribu digunakan modal dagang mie ayam untuk membantu pekerjaan suaminya selain bertani. ” Dengan dagang mie ayam saya bisa membantu suami, lumayan ada penghasilan tambahan. Uang tabungan tidak diambil terus. Bisa untuk sekolah anak-anak nanti,” kata Rafiah. Dengan berjualan mie ayam di rumahnya, yang kebetulan di pinggir jalan, dia bisa meraup keuntungan Rp. 40-50 ribu perhari, bahkan kadang lebih.
Ummi Hani (40 th), jadi TKI selama 2 tahun 4 bulan di Arab Saudi. Sepulangnya dari Saudi, dia memiliki tabungan Rp. 37 juta. Uang itu ia gunakan selain untuk bayar hutang ke sponsor sebesar Rp. 2,5 juta, ia gunakan juga untuk memperbaiki rumah sebesar Rp. 16 Juta. Dan untuk usaha produktif ia investasikan Rp. 10 juta untuk mengembangkan warung. ”Dari usaha warungan ini, selain untuk biaya hidup sehari-hari saya juga bisa nabung minimal Rp 300 ribu per bulan, ” ungkap Ummi Hani.
Tarkim, Rafiah dan Ummi Hani adalah contoh pribadi-pribadi kreatif. Sayangnya, jumlah mereka yang kreatif ini tidaklah banyak, apalagi mereka yang mantan TKI. Hasil pengamatan Blakasuta di Marga Mulya, menuunjukkan bahwa kebanyakan mantan TKI masih ingin berkeja di luar negeri kembali. Atau paling tidak mengidolakan kerja di sana. Ini karena dunia usaha di negeri sendiri memang sulit. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah hendaknya, tidak hanya memberi tawaran untuk bekerja ke luar negeri, tetapi juga menyiapkan apa yang mereka lakukan setelah pulang. Bukankah pelatihan ketrampilan tertentu, kewirausahaan dan pinjaman modal usaha, sesuatu yang tidak pernah dilakukan pemerintah secara serius? Khususnya setelah mereka tidak lagi menjadi TKI. Lagi-lagi rakyat harus kreatif sendiri ditengah ketidakmampuan negara menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Usaha-Usaha Lainnya
Di tengah kesulitan ekonomi yang ada, menjadi TKI adalah sebuah pilihan hidup. Di luar itu, tentu saja ada usaha-usaha lain yang yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengembangkan perekenomiannya. Di desa Marga Mulya yang perekonomiannya masih berbasis pertanian, dan jauh dari perkotaan, ternyata terdapat benih-benih pengembangan ekonomi dan dunia usaha.
Diantaranya, adalah apa yang dikerjakan Waram (34 tahun), pengusaha Organ Tunggal ”Kawaca Nada”, yang cukup terkenal di Marga Mulya, Bongas. Pada th. 2001, dia mendirikan grup organnya dengan bermodal hobi dan uang sebesar Rp. 25 juta. Dengan ketekeunannya dan ditopang tim yang solid sekarang dia memiliki 10 unit organ. Kini anggota personilnya mencapai 25 orang. Untuk sekali manggung grupnya dibayar 6-7. Dalam hal ini, Waram bukan hanya berhasil untuk dirinya tetapi membuka lapangan kerja bagi orang lain.
Casban (32th), salah satu diantara anak muda yang kreatif. Di usianya yang relatif muda, ia memiliki empat usaha sekaligus: dealer/showroom motor, warung sembako lengkap, bengkel motor dan rental mobil. Berbagai pekerjaan sebelumnya dia lakoni, dari mulai jualan mainan anak, kuli angkut pasir, sampai tukang ojeg. Dengan prinsip bagaimana memperkuat diri sambil memberdayakan orang lain, pada th 1995 dia mulai membuka warung dengan modal awal Rp 1,8 juta. Dan pada th. 2003 ia membuka showroom motor dengan modal hasil pinjaman sebesar Rp 50 juta. Kini usahanya terus berkembang, omzetnya mencapai Rp. 14 juta dengan penjualan minimal 20 unit sepeda motor perbulan.
Mengenai prinsip usaha, menurutnya: ” Yang penting bagaimana kita memelihara mediator-mediator untuk memasarkan motornya dengan baik, manajemen keuangan yang ketat, dan jeli membaca kemauan pasar. ” Gaya hidup sederhana dan jauh dari konsumerisme adalah salah kunci sukses yang lainnya. Dengan usahanya yang berhasil, dia tak pernah berpikir untuk bekerja ke luar negeri.
Usaha lainnya yang dikembangkan warga Marga Mulya adalah usaha penggilingan padi (hueleran). Sebaaimana yang dilakukan H.Masto (52 tahun). Dengan uang Rp 400 ribu hasil ngenek, pada th 1993 ia membuka toko material. Setelah mulai tokonya berkembang, pada th. 2000 ia membuka pengilingan padi. Sekarang ini omzet bulananya mencapai minimal Rp. 10 juta. Mengenai kunci suksesnya dalam berusaha ia menyatakan bahwa, “Yang penting orang mau bekerja keras, jangan malu, dan jangan andalkan ijazah.” Mengenai bagaimana cara pandangnya terhadap orang lain ia menyatakan bahwa, “Kita harus mau mulai dari bawah. Orang dinilai dari prestasi kerjanya. Soal kedudukan itu mengikuti, kalau prestasi bagus maka akan dingkat sesuai dengan keahlian dan kerja kerasnya,” .
Rental organ, warung sembako, dealer motor dan hueler, adalah usaha-usaha yang dilakukan rakyat untuk keluar dari persoalan ekonominya. Dengan segala kemandirian, rakyat berdiri di atas kaki sendiri. Bebebrapa berhasil, tetapi tidak sedikit pula yang jatuh bangun. Orang-orang seperti Waram, Casban, dan H.Masto dalam kapasistasnya layak disebut pelopor, membuka penghidupan orang lain, yang jelas tidak membebani negara, bahkan meringankannya. Sebaiknya pemerintah tidak hanya bisa membiarkan rakyat berbondong-bondong keluar negeri dengan tanpa perlindungan, tetapi juga memperkuat perjuangan orang-orang seperti Casban, Waram dan H.Masto untuk berdikiari di atas kemampuan sendiri. Jangan sampai karena pemerintah abai lalu rakyat yang tergadai.

Sumber : http://kangalimursyid.blogspot.com

Surat Buat Mbak Nenny

Assalaamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Teriring harapan semoga kedamaian kesejahteraan menyertai langkah mbak Nenny di rantau, semoga mbak di rantau dalam kondisi sehat, sejahtera tanpa ada aral yang berarti, sehingga dalam meraih sukses di negeri orang semakin matab.

Ada sesuatu yang menggelitik dalam hati -ku ketika aku mulai mengenal mbak Nenny, walau perkenalan itu masih relatif muda artinya baru beberapa saat aku mengenal Mbak Nenny, namun banyak terita yang telah Mbak Nenny sampaikan, sehingga aku membuat kesimpulan sementara bahwa hidup dinegeri orang bukan hal yang mudah, tapi memerlukan pengorbanan, perjuangan dan kesabaran. Hal itu telah MbakNenny lakukan.

Dari sisi materi MbakNenny telah berhasil, dan setidaknya sudah merambah dalam bingkai yang lebih luas lagi, utamanya dalam mengemban " Kesetiakawanan Sosial" , mbak Nenny telah banyak berbuat untuk saudara-saudara kita yang senasip, yang berada di rantau yang kurang beruntung. Semoga langkah ini diikuti oleh teman-teman Mbak Nenny di rantau. Aku yakin ketika saudara-saudara kita yang berada dirantau dan telah berhasil memilikikepekaan sosial, maka akan terbangun komunikasi yang menyejukkan, dan persahabatan yang terjalin akan mampu direngkuh sepanjang masa.

Dibalik keberhasilan Mbak Nenny, masih ada yang perlu dibenahi, utamanya menyangkut kesempurnaan manusia hidup di dunia, jika kita cermati apa yang pernha ditegaskan oleh agama kita, bahwa orang yang sudah melangsungkan pernikahan ia sudah menyempurnakan 50 % urusan agamanya. Untuk itulah aku hanya bisa berharap semoga mbak Nenny segera mengakhiri masa lajang, dan merengkuh dinamika rumah tangga yang pernuh dengan tantangan dan peluang

Ada tiga pilihan ketika kita sedang menentukan pendamping hidup (1) Hartanya (2) Keturunannya (3) dan Agamanya, dan pilihlah karena agamanya, insya Allah akan mampu mengantarkan mbak Nenny menjadi Mar'atus Sholikhah

Wassalaamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Dari Aku teman di Indo

TKW Hongkong Bentuk Forum Budaya Buruh Migran

TKW Hongkong Bentuk Forum Budaya Buruh MigranSurabaya (ANTARA News) - Sejumlah TKW Indonesia yang bekerja di Hongkong membentuk Forum Budaya Buruh Migran Indonesia (FBBMI) untuk mewadahi aspirasi serta kegiatan kebudayaan mereka selama berada di tanah air.Bonari Nabonenar, salah seorang penggerak seni buruh migran kepada ANTARA News di Surabaya, Senin mengemukakan, FBBMI itu diketuai oleh Wina Karnie, TKW asal Magetan yang sudah menerbitkan buku kumpulan cerpen, "Perempuan Negeri Beton"."FBBMI akan diresmikan 17 Oktober di Dusun Nglaran, Desa Cakul, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jatim bersamaan dengan kegiatan diskusi bertema `Orang Kampung dan Globalisasi`," katanya.Menurut dia, FBBMI akan menjadi wadah untuk memfasilitasi para buruh yang mengambil cuti dan hendak menggelar pentas seni atau kegiatan budaya lainnya di Indonesia. Forum itu juga akan menjadi wadah konsultasi TKW yang hendak menerbitkan buku."Kebetulan Wina Karnie juga menjadi Ketua Forum Lingkar Pena (FLP) Cabang Hongkong yang merupakan organisasi para penulis," kata Ketua Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya (PPSJS) itu. Menurut dia forum itu dibentuk karena selama ini lembaga pembelaan atau advokasi kaum buruh migram sudah banyak berdiri, sedangkan untuk menjembatani kegiatan budaya bagi mereka belum pernah ada, khususnya ketika mereka berada di tanah air.Selain kegiatan peluncuran FBBMI dan diskusi, di dusun terpencil di Trenggalek itu juga digelar pameran foto "Hongkong dan TKI Kita" yang merupakan kelanjutan dari pameran pertama di Galeri Surabaya, kompleks Balai Pemuda beberapa waktu lalu.Sekitar seratus foto tentang seluk beluk Hongkong dan TKI itu akan dipamerkan mulai 15 hingga 17 Oktober di rumah orangtua Bonari sendiri."Mengapa diselenggarakan di Trenggalek? Karena pameran itu memang akan dikelilingkan se Jatim, khususnya wilayah yang banyak menyumbangkan TKW ke Hongkong. Kebetulan yang banyak daerah kawasan selatan Jatim," katanya.Ia mengemukakan, di Trenggalek kemungkinan besar foto-foto itu mendapatkan apresiasi lebih baik dibandingkan dengan di Surabaya. Sebab Trenggalek dan sekitarnya merupakan salah satu daerah yang banyak memberangkatkan TKW ke Hongkong.Foto-foto karya para TKW itu memotret berbagai obyek di tempat kerja mereka, seperti gedung-gedung bertingkat hingga 60 tempat mereka bekerja, aktivitas mingguan mereka di Victoria Park, fasilitas umum, kendaraan di jalan atau perpustakaan tempat mereka memperkaya wawasan.Lewat pameran itu, Bonari berharap akan memberikan gambaran lengkap kepada masyarakat, khususnya keluarga para TKW mengenai pekerjaan para buruh itu serta suasana dan kehidupan di negeri Hongkong."Misalnya, foto flat yang terdiri atas 50 hingga 60 lantai tempat para TKW bekerja sebagai pembantu. Foto itu memberikan informasi penting bagi keluarga TKW maupun calon TKW yang belum berangkat," katanya.Menurut Bonari, calon TKI akan tahu bahwa mereka bisa bekerja di gedung tingkat 60. Dengan pengetahuan itu, para calon TKW bisa mengukur diri, apakah mereka berani berangkat atau tidak. (*)

Copyright © 2008 ANTARA

Kisah Buruh Migran di Hong Kong

Kisah Buruh Migran di Hong Kong Penyusun Keberanian

OlehFransisca Ria Susanti

HONG KONG - Ia muncul di layar televisi Hong Kong. Diwawancarai seorang reporter di tengah-tengah reli ratusan orang yang menggelar tuntutan penetapan standar upah bagi pekerja lokal Hong Kong, juga buruh migran sektor rumah tangga.Bicaranya kalem, tak meledak-ledak. Ia sama sekali tak punya bakat menjadi orator. Namun, pesannya jelas, pemerintah Hong Kong diminta menghargai hak buruh migran yang bekerja di sektor rumah tangga. Namanya Sartiwen. Wajahnya akrab di kalangan buruh migran asal Indonesia, karena kerap muncul di halaman koran, layar televisi, bahkan sempat diprofilkan oleh sebuah majalah di Singapura akhir Desember lalu. Namun, sikapnya yang low profile, membuat tak banyak orang tahu bahwa perempuan kelahiran Banyumas 27 Januari 1974 ini adalah juga Ketua Indonesian Migrants Workers Union (IMWU), satu-satunya serikat buruh migran asal Indonesia yang terdaftar di Hong Kong.Di bawah bendera IMWU, Sartiwen memiliki 7.000 anggota yang sadar tentang hak-hak mereka. Ia akrab dengan para anggota parlemen Hong Kong yang memiliki kepedulian terhadap nasib buruh migran, juga selalu mendapat undangan khusus untuk hadir dalam acara yang digelar pemerintah Hong Kong. Ironisnya, di mata para pejabat Indonesia di Hong Kong, IMWU hanya dipandang sebelah mata karena suaranya terlalu vokal saat mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap merugikan hak buruh migran.Kesadaran Sartiwen untuk terlibat dalam roda organisasi berawal dari sebuah ketaksengajaan. Saat itu, April 1999, sebuah peringatan hari Kartini yang digelar di lapangan Victoria Park, Causeway Bay, Hong Kong menarik perhatiannya. Ia baru bekerja beberapa bulan di majikan barunya, setelah majikan pertamanya yang ia ikuti sejak Juni 1998, tak lagi mempekerjakannya karena bangkrut. Di acara tersebut, Sartiwen bertemu Musafinah, kawan sekampungnya yang lebih dari 10 tahun tak pernah berjumpa. Lewat Musafinah, Sartiwen diperkenalkan dengan Indonesia Group, sebuah kelompok yang beranggotakan sejumlah perempuan yang rutin menggelar diskusi guna mencari solusi bagi permasalahan yang menimpa buruh migran asal Indonesia. Sartiwen pun mulai rutin hadir dalam pertemuan mereka. Ia mulai tahu bahwa potongan sebesar HK$ 21.000 (sekitar Rp 2,4 juta) yang dibebankan padanya oleh agen penempatan tenaga kerja, bukanlah suatu hal yang boleh diterima begitu saja.“Begitu tahu soal ini, saya menghentikan membayar cicilan ke agen saat mencapai jumlah HK$ 17.000,” kisahnya. Sang agen, menurutnya, tak berkutik saat menyadari bahwa Sartiwen telah menjadi anggota sebuah kelompok yang paham bagaimana cara memperjuangkan hak-hak mereka.Pada 20 Oktober 1999, Sartiwen menjadi penanda tangan ketujuh yang membuat Indonesia Group memenuhi syarat guna mendaftarkan diri sebagai serikat buruh di Hong Kong. Tempat Mengadu Dalam dua periode kepemimpinannya, IMWU menjadi sebuah organisasi yang namanya cukup dikenal, bahkan di luar Hong Kong. Sejumlah event internasional terkait dengan buruh migran selalu menyertakan IMWU sebagai salah satu delegasi. Sidang ke-36 Komite Antikekerasan terhadap Perempuan (CEDAW) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang digelar di New York, Agustus 2006 lalu, misalnya, mengundang IMWU sebagai salah satu delegasi. Sayang, Sartiwen tak bisa hadir. Sebagai ganti, Sekjen IMWU Eni Yuniar yang juga berprofesi sebagai pembantu rumah tangga terbang ke New York. Duduk bersama delegasi pemerintah dan parlemen Hong Kong serta sejumlah organisasi nonpemerintah (Ornop), Eni pun bicara soal permasalahan buruh migran asal Indonesia yang ada di Hong Kong. “Banyak undangan event internasional yang ditujukan ke IMWU. Sayangnya, saya harus minta izin jauh-jauh hari kepada majikan agar bisa pergi,” ungkap Sartiwen. Posisi sebagai pembantu rumah tangga memang menjadikan aktivitas organisasi bukan hal yang gampang. Namun, Sartiwen tak patah semangat. November 2006 lalu, ia akhirnya bisa pergi ke Amsterdam, menghadiri sebuah konferensi internasional tentang buruh migran. Saat saya bertemu dengannya, akhir Desember lalu, sulung dari empat bersaudara ini sedang sibuk mencari majikan baru. Bukan karena ia tak betah dengan majikan lamanya yang telah mempekerjakannya selama enam tahun terakhir, tapi karena ia ingin terlibat total dalam organisasi.“Di majikan sekarang, saya hanya bisa libur dua kali dalam sebulan karena harus mengurus dua anaknya yang masih kecil. Padahal, saya butuh waktu lebih banyak di organisasi,” terangnya. Ia pun “mengiklankan” dirinya di internet. Sejumlah majikan asal Eropa yang menetap di Hong Kong pun mengontaknya, tapi Sartiwen masih menimbang. “Mereka tertarik merekrut saya karena saya bekerja pada majikan yang sama selama enam tahun. Meski saya bilang saya tak bisa masak, tapi mereka tetap berniat mengambil saya. Karena mereka percaya saya orang baik,” ujarnya polos. Mereka juga bersedia memberikan libur sekali dalam sepekan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah Hong Kong. Namun, Sartiwen ragu.“Majikan saya yang sekarang orangnya baik. Meski hanya memberi libur dua kali sebulan, jadwal libur lain yang tak bisa saya ambil diganti dengan uang. Ia minta saya bersabar enam bulan lagi sampai anaknya agak besar, dan memberikan lagi libur saya sekali dalam seminggu,” ungkapnya. Permohonan majikannya agaknya meluluhkan hati Sartiwen. Ia khawatir belum tentu akan mendapatkan majikan yang baik jika ia pindah kerja. Sikap tak enak hati Sartiwen ini kerap berimbas saat mengelola serikat buruhnya. Beberapa anggotanya kadang dibuat gemas dengan sikap ini. Namun agaknya, dengan cara ini, Sartiwen mampu secara bertahap menyusun keberanian kawan-kawannya dan selalu menjadi tempat mengadu bagi para buruh migran yang bermasalah, tanpa mereka khawatir dianggap tak becus atau bodoh. Perempuan yang hanya sempat menyelesaikan pendidikan formal hingga SMP ini tahu bagaimana cara bersikap terhadap kawan-kawannya. “Saya berasal dari keluarga miskin. Jadi, saya tahu bagaimana rasanya hidup susah,” ujarnya. n



Copyright © Sinar Harapan 2003

PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN

Penganiayaan yang menimpa Shamelin, yang di daerah asalnya Brebes akrab dikenal dengan Ceriyati (34) hingga ia memutuskan kabur lewat jendela dari lantai 15 di Kondominium Tamarind, Sentul Timur, Kuala Lumpur, Malaysia, sungguh mengoyak rasa kemanusiaan kita sebagai saudara sebangsa. Bukti rentannya perlindungan terhadap para buruh migran terutama buruh migran perempuan di negeri penghasil devisa
Pepatah yang mengatakan bahwa “Hujan batu di Negeri sendiri lebih baik dari pada hujan emas di Negeri orang,” rasanya tidak berlaku bagi pemerintah Indonesia. Terbukti, pemerintah lebih senang mengirim tenaga kerjanya ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) ketimbang membuka lahan kerja sendiri bagi rakyatnya.Banyaknya devisa yang bisa diperoleh negara dari TKI, sehingga TKI pun dijadikan sebagai lahan bisnis menggiurkan, yang layak di uri - uri (dipertahankan), bahkan dikembangkan.Betapa tidak, tahun 2006 lalu saja, pemerintah menargetkan devisa RP. 30 Triliun, yang, pada 2009 mendatang, ditargetkan menjadi Rp.186 Triliun dari 4 juta TKI yang akan ditempatkan di berbagai negara seperti Malaysia, Timur Tengah, Singapura, Hongkong, Taiwan dan Jepang (Kompas, 7/5/2007).Padahal, keselamatan TKI di luar Negeri, sangatlah rentan karena tidak mendapat jaminan dari pemerintah. Sehingga banyak para tenaga kerja Indonesia, yang kebanyakan perempuan, dan umumnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT), mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan tak sedikit yang meninggal.Pada tahun 2007 saja, 45 TKI di luar negeri yang kebanyakan adalah perempuan, meninggal dunia di negara mereka bekerja. Selain itu, 20 TKI di penjara dan 100.000 TKI di deportasi.Kondisi ini, seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah agar mengupayakan pembukaan lahan kerja bagi rakyat di dalam negeri, dari pada mengirim mereka ke luar negeri.Upaya ini (pembukaan lahan kerja bagi rakyat) tentu akan disambut gembira, betapa pun hasilnya lebih sedikit dibanding jika mereka ke luar Negeri menjadi TKI.Banyaknya lahan dan melimpahnya kekayaan alam di bumi Indonesia, apabila dikelola sendiri secara benar dan tidak diberikan hak pengelolaannya kepada bangsa lain, tentu akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.Indonesia adalah Negara penghasil rempah - rempah nomer 1 di dunia. Selain itu, memiliki hutan yang sangat luas, lahan kelapa sawit, minyak tanah yang melimpah, kakayaan laut yang menghampar, lahan pertanian, “ladang emas” yang sangat luas, dan masih banyak lagi.Berbagai kekayaan alam itu, apabila dikelola sendiri dan dimanfaatkan secara benar bagi kemakmuran rakyat dan bukan untuk segelintir orang, maka mustahil Indonesia menjadi negara pengekspor Tenaga Kerja.Kalau dengan kekayaan alam yang sangat melimpah itu rakyat Indonesia tetap miskin dan sampai mengadu untung dengan mencari rizki sebagai TKI, pertanyaan yang harus dimunculkan adalah, sudahkah kekayaan alam negeri ini dimanfaatkan sebesa-besarnya bagi kemakmuran rakyat ?
Buruh migran perempuanPenghasilan yang tinggi sebagai buruh migran di negara maju seperti Hongkong, Jepang, Arab Saudi, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya, ternyata menjadi pemikat hati untuk menjadi TKI, meski jauh dari tanah kelahiran dan keluarga, tak terkecuali perempuan.Biasanya, para perempuan di daerah dengan perekonomian rendah dan sulit mendapatkan lapangan pekerjaaan, sangat mudah dipengaruhi untuk menjadi TKW di luar negeri. Iming - iming gaji tinggi yang bisa digunakan membantu orang tua atau ditabung demi masa depan, maka tak sedikit yang akhirnya menentukan pilihan menerima sebagai TKW.Padahal, menjadi buruh migran (TKI/TKW) sangat lah berat. Karena perlakuan kasar dan tidakmanusiawi, menghadang setiap saat di tempat kerjanya. Apalagi upaya pemerintah melindungi para burun migrannya sangat kurang. Pendek kata, keselamatan mereka sangatlah rentan.Menurut catatan Legal Resourcess Center untuk Keadilan HAM (LRC KJHAM) Jawa Tengah, upaya kekerasan bahkan tidak hanya didapatkan para buruh itu ketika di tempat kerja.Sebelum kerja, ketika mereka masih di penampungan pun, tak jarang sudah mendapatkan atau mengalami tindak kekerasan seperti pemerasan, telantar di tempat penampungan, paspor palsu dan lain sebagainya.Untuk itu, seyoyanya para perempuan berpikir ulang ketika hendak menentukan menjadi TKW di negeri orang. Karena berbagai perlakuan buruk di tempat tujuan, bisa saja datang tanpa diduga dan diharapkan.Kalau pun terpaksa harus menjadi TKW karena faktor ekonomi, maka harus melalui jalan legal (resmi), memperhatikan persyaratan kelengkapan surat - surat, dan meneliti keaslian paspor yang diberikan.Hal ini harus diperhatikan, karena seringkali ini menjadi hal yang diindahkan, sehingga ketika mereka di tempat kerja, berbagai kemungkinan buruk bisa terjadi.
Upaya perlindunganMeski sudah ada kovenan - kovenan yang berupaya melindungi para buruh migran (tidak hanya buruh migran perempuan) seperti Un Convention on the Protection of The Rights of all Migrant Workers and Member of Their Families, namun tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap para pencari rizki di negeri rantau itu, tetap saja terjadi.Meninggalnya Yuni Astuti (25), TKW di Taiwan yang tewas pada 1 Maret 2007, seakan menjadi bukti bahwa sekian aturan dan kesepakatan internasional guna melindungi para buruh migran, hanya omong kosong belaka.2 buku terbitan Legal Resourcess Center untuk Keadilan HAM (LRC KJHAM) dan Terre Des Hommes Netherlands yakni Ketika Perempuan Bertutur : Kumpulan Pengalaman Buruh Migran perempuan (Salma Safitri Rahayaan, SH., ed.) dan FPAR/Feminis Partisipatory Action Research: Penelitian Bersama Buruh Migran Perempuan Desa Wedoro, Grobogan Jawa Tengah (Andik Hardiyanto, SH., Pen.), juga bisa menjadi bukti dan saksi bisu betapa rentannya keselatan para buruh migran.Dalam buku ketika perempuan bertutur, misalnya, diceritakan bagaimana salah seorang TKW di Arab Saudi, harus melayani 23 majikan. Sehingga nyaris tidak ada waktu istirahat untuknya.TKW lain di Hongkong juga mengalami pengalaman yang sama tidak mengenakkan di tempat kerja, karena mempunyai majikannya yang jahat dan suka bertindak kasar. Akhirnya, ia memutuskan diri dari majikannya.Apabila mau menguak lebih dalam, sebenarnya banyak sekali perlakuan tidak manusiawi yang didapatkan buruh migran perempuan. Menurut catatan beberapa LSM seperti Solidaritas PerempuanApalagi kalau pemerintah mau melakukan riset serius, maka data yang akan didapatkan mungkin akan sangat mengagetkan dan menghentak nurani. Dimana menurut catatan Migrant Care, sejak Januari - April 2007 saja, 45 TKI meninggal, yang 37 diantaranya (81 %) adalah perempuan.Melihat banyaknya perilaku tidak manusiawi terhadap TKW/ TKI yang bahkan sampai mengorbankan nyawa, maka sudah selayaknya pemerintah mengambil langkah - langkah preventif untuk melindungi para pahlawan devisa tersebut.Berbagai upaya yang bisa dilakukan diantaranya, Pertama, menegaskan kepada negara pengguna TKI, bahwa mereka juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dan dilindungi hak asasinya. Sehingga, kalau dilanggar, mereka juga berhak mendapatkan keadilan.Kedua, memberikan wawasan kepada para TKI/ TKW akan hak - haknya sebagai manusia dimana ia adalah bagian dari penduduk dalam perkampungan dunia (global village) yang mempunyai hak yang sama sebagaimana manusia lain di bumi.Ketiga, bentuk sarikat buruh dan lembaga hukum secara resmi yang menangani permasalahan pelecehan dan tindak kekerasan terhadap para TKI/TKW. Lembaga ini bisa dibentuk secara independen, meski pada prakteknya, bisa menginduk pada Kedutaan Besar di negara setempat.Keempat, berikan pembekalan yang serius dan benar. Agar para TKI/Tki itu tahu dengan jelas, hal - hal apa saja yang harus dihindari agar tidak membahaykan dirinya. Dan apabila mereka terancam bahaya, tindakan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegahnya.Dengan begitu, maka pengiriman TKI/TKW bisa tetap dilaksanakan. Tetapi apabila tidak ada jaminan keselamatan, maka pengiriman TKI/TKI ke luar negeri harus dihentikan. Karena tanpa itu, sama artinya pemerintah menyetorkan nyawa rakyatnya tanpa sia - sia di negeri orang.Sebagai gantinya, pemerintah harus mengupayakan lapangan kerja. Karena jika tidak, pasti tindak kriminalitas akan semakin merajalela, seiring dengan meningkatnya angka pengangguran yang melanda.
Naskah asli artikel “Perlindungan Buruh Migran Perempuan” yang dimuat Suara Merdeka, 4 Juli 2007

http://www.sinarharapan.co.id